Acara yang bertajuk "Menangkan PKS, Menangkan Indonesia" tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).
Berdasarkan susunan rangkaian acara tersebut, Prabowo dijadwalkan memberikan orasi politik kepada kader PKS pada pukul 11.45 WIB.
Namun, seorang anggota panitia mengatakan bahwa Prabowo batal memberikan orasi politiknya.
Sudah tiga hari sakit
Kemudian, Presiden PKS Sohibul Iman menjelaskan bahwa Prabowo batal menjadi salah satu pembicara karena sakit.
"Beliau sudah siap datang, tapi beliau sekarang sakit. Sudah tiga hari katanya sakit ya," ungkap Sohibul.
"Tadi juga dapat konfirmasi dari Ketua Majelis Syuro, nampaknya memang kurang sehat," sambung dia.
Sohibul menyebutkan bahwa Prabowo kemungkinan menderita penyakit demam flu.
Kendati demikian, ia mengaku tidak merasa kecewa bahwa Prabowo batal menghadiri acara partainya.
"Kalau yang saya tahu biasanya demam flu. Enggaklah (kecewa), masa orang sakit kecewa," ujar Sohibul.
Acara tersebut dihadiri sejumlah petinggi PKS, seperti Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf, Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara.
Sebut Sri Mulyani Menteri Pencetak Utang
Sebelumnya, Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang kian membengkak.
Bahkan, Prabowo menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Utang saja.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain," ucap Prabowo dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.
Saat berpidato tersebut, dalam video tampak tangan Prabowo gemetaran dan bolak balik melepas kaca matanya.
Ia juga tampak bersemangat menyampaikan pidatonya tersebut.
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo, menegaskan, pernyataan Prabowo yang menyebut Sri Mulyani Menteri Pencetak Utang merupakan kritik yang berbasis pada fakta.
Faktanya, sambung dia, tahun antara Desember 2014-Desember 2018, utang pemerintah naik Rp 1809 triliun, dari Rp 2609 triliun menjadi Rp 4418 triliun.
Artinya, utang di era Jokowi setiap tahun naik Rp 452,25 triliun.
Sebagai perbandingan, selama 10 tahun Presiden SBY, kenaikan utang pemerintah Rp 1309 triliun, atau Rp 131 triliun per tahun.
"Jadi setiap tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhutang rata-rata 3,45 kali lipat dari pemerintahan Presiden SBY," ujar Drajad kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).
"Masak pejabat negara yang banyak membuat utang tidak boleh disebut pencetak utang?" tambah politisi Partai Amanat Nasional ini.
Kemenkeu Kecewa Dengan Pernyataan Prabowo
Pidato Prabowo Subianto di Reuni 212, Kenakan Kemeja Putih, Amien Rais & Tokoh Gerindra juga Hadir
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan calon presidenPrabowo Subianto tersebut.
"Apa yang disampaikan calon presiden Prabowo, 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam unggahannya di Facebook, Minggu (27/1/2019).
Kementerian Keuangan, lanjut dia, adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh undang-undang.
"Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," sebutnya.
Nufransa menjelaskan bahwa pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.
"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," katanya.
Adapun APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.
"Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh undang-undang," tegasnya.
Respon Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) RISri MulyaniIndrawati merespon pernyataan calon presiden nomor urut 02Prabowo Subiantoyang menyebut titel Menteri Keuangan perlu diganti menjadi Menteri Pencetak Uang.
Bukan menyindir balik atau menanggapai serius, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman tipis saat dimintai tanggapan terkait sebutan itu. Mengenakan baju baju batik warna hijau dan celana hitam, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan berkomentar sembaru berjalan menuju lift gedung Kementerian Keuangan RI.
Ani, begitu sapaan akrabnya, hari ini, Selasa (29/1/2019) memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaporkan kondisi keuangan RI hingga kuartal IV tahun 2019. Menurutnya, kondisi keuangan RI saat ini normal dan berjalan baik.
Pernyataan ini kontras dengan pendapat Prabowo yang mengkritik perekonomian RI sudah carut marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.
"Sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik, sehingga kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh kita bersama secara sinergis," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RISri Mulyanidalam konferensi pers di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
"Ya enggak etis saja itu," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Luhut mengingatkan Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa prestasi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan telah diakui oleh dunia internasional.
Sri Mulyani bahkan pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia. Gelar itu diberikan dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018 lalu.
"Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan terbaik di dunia, iya kan," kata Luhut.
Luhut juga menekankan, setiap negara pasti memiliki utang.
Asalkan utang tersebut tak membebani dan masih dalam batas atau ambang kewajaran, maka tak masalah.
Menurut dia, saat ini utang Indonesia juga masih produktif. "Ya kan bagus, utang kita bagus," kata Luhut
baca sumber
Komentar
Posting Komentar