BERTAHUN-tahun Freeport tak bisa diambil alih oleh Indonesia.
Bahkan pemerintahan SBY selama 10 tahun pun gagal mengambil alih saham mayoritas Freeport.
Tapi 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mengambil alih saham mayoritas Freeport.
Dalam postingan akun instagram Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) pun sempat merayakan hal itu dengan memposting panjang lebar seperti ini :
Freeport Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi!
Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.
Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.
Segala pendapatan dari Freeport nantinya, baik berupa pajak, non-pajak, royalti, dan lain-lain akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Secara khusus saya sampaikan selamat kepada masyarakat di Papua, yang akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada, selain tentu saja mendapatkan pajak daerahnya.
Terkait masyarakat Papua mendapat 10 Persen, Jokowi menuturkan persoalan mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan.
Masyarakat di Papua telah mendapatkan 10 persen saham dari Freeport.
"Saya mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati," ujar Jokowi.
Artinya, kata Jokowi, semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya.
Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Head of Agreement (HoA), Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX), untuk menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tambang tersebut.
Papa Minta Saham
Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak ada praktik bagi-bagi saham dalam proses divestasi PT Freeport Indonesia.
Menurut Luhut, Pemerintah Provinsi Papua akan mendapat saham sebesar 10 persen di Freeport.
"Enggak ada ‘Papa Minta Saham’ (di proses divestasi Freeport)," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
"Strukturnya kita buat mereka enggak bisa kasih ke siapa-siapa," lanjutnya.
Luhut mengaku Pemda Papua telah sepakat mengenai kepemilikan 10 persen saham di Freeport.
Atas dasar itu, menurut dia sudah tidak ada permasalahan lagi dari Pemda Papua.
"Pemda (Papua) 10 persen murni, tidak boleh ada perusahaan swasta masuk di sana," kata Luhut.
Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa dalam proses divestasi Freeport tak ada praktik penitipan saham.
Mahfud MD Bongkar
Sementara itu Mahfud MD pun membongkar salah satu penyebab kegagalan pemerintahan SBY mengambil alih freeport.
Mahfud MD membongkar hal tersebut dalam postingan terbarunya di akun twitternya @mahfudmd
"(Freeport-8) Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki," tulis @mahfudmd.
Pemerintah Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Politikus Gerindra: Dibayar Pakai Dolar Sama Juga Bohong
WAKIL Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengkritisi saham Freeport yang kembali ke Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) sebanyak 51,2 persen.
Menurutnya, hal ini bukanlah sebuah prestasi, melainkan sarat unsur politis.
"Ya jelas ada dua hal di sini. Pertama, kontraknya habis 2021. Harusnya ini kewenangan presiden berikutnya, bukan kepentingan presiden sekarang. Jelas sekali ada kepentingan politik di sini," tegasnya, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Kedua, Ahmad Riza Patria mengungkit saham Freeport yang dibayarkan oleh PT Inalum menggunakan global bond, obligasi internasional, atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing.
"Freeport dibayarkan oleh Inalum menggunakan global bond artinya apa? Itu utang dari asing. Sama juga bohong, sama juga dimiliki asing, dibayar pakai dolar. Jadi ini kita dibodohi saja soal Freeport. Harusnya dibayar pakai uang negara, uang sendiri," papar Ahmad Riza Patria.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membeli saham Freeport menggunakan uang sendiri, di antaranya bayar melalui APBN, menyertakan BUMN, dan domestic bond.
"Bisa jugaa mobilisasi rakyat agar seluruh Indonesia bisa beli saham Inalum. Saya kira kalau cara ini luar biasa. Rakyat di Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera beli semua. Kalau dibeli asing, bukan milik Indonesia namanya," tambah Ahmad Riza Patria.
Presiden Jokowi Sebut 9 Tahun Saham Freeport Cuma 9 Persen Gara-Gara Diberi Sesuatu
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi Freeport akan mengalah dan menyerahkan saham ke Indonesia sebesar 51 persen sejak 15 November 2017.
Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya bahwa freepot akan mengalah saat meresmikan pembukaan kongres Trisakti ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional indonesia di Manado pada 15 November 2017.
Dalam acara itu Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal dengan tema bahwa Indonesia sebelum dipimpinnnya terlalu banyak ragu-ragu.
Dalam pidato yang dunggah di akun youtube Info Jokowi & Kawal Jakarta T-TyoJB dengan judul 'Pidato Dahsyat Presiden Jokowi Ini Bikin Para Mahasiswa di Manado Terdiam', Jokowi memulai dengan menjelaskan keraguan-raguan Presiden Indonesia membuat hari perayaan hari lahirnya pancasila.
"Saya mau bicara soal 1 juni sebagai hari lahir pancasila.Saat menentukan 1 juni sebagai hari lahir pancasila, saat itu banyak yang ragu, ini nanti jadi polemik, jadi ramai atau tidak ramai. Ini sejarah yang harus kita putuskan, jangan ragu dan bahkan saat itu saya sampaikan tetapkan itu sebagai hari libur, dan diperingati. Ini levelnya paling tinggi. Ini fundamental sekali, sangat mendasar sekali, pancasila sebagai ideologi negara. Tapisetelah diputuskan nggak ada apa-apa, hanya dari dulu ngga berani diputuskan," kata Presiden Jokowi dalam acara tersebut.
Kedua, Presiden Jokowi juga membicarakan masalah Perppu Nomor 2 tentang Ormas.
Menurut Presiden Jokowi, sebelumnya banyak pihak juga ragu-ragu membuat Perppu nomor 2 tentang Ormas.
"Saya sampaikan kepada menteri, sudah siapkan, setiap keputusan saya bertanggungjawab, ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu. Karena kalau masih ada yang mikir anti pancasila, kemudian menjadikan keutuhan bangsa ini terancam, eksitensi bangsa ini ke depan dipertaruhkan, saya bilang tidak dengan keputusan Perppu nomor 2 ini. Kalau keberanian itu tidak kita lakukan, kita akan ragu-ragu terus. Kita ini nggak tahu takut terhadap apa nggak ngerti saya," ucap Presiden Jokowi.
Berikutnya barulah Presiden Jokowi mulai membicarakan urusan freeport.
"Yang ketiga ini masalah freeport. Coba berapa tahun, berapa puluh tahun hanya diberi 9 persen diem aja. Nggak ngerti diemnya karena apa? Apakah takut karena diberi sesuatu, ngga ngerti, karena emang saya ga ngerti. Tapi saya sampaikan ini negosiasinya sudah 3 tahun. Sudah kuat-kuat'an. Kuat mana.Kuat-kuat'an.
Saya sampaikan kepada menteri, ini yang saya tugasi 3, yang terakhir Menteri sri mulyani menteri keuangan, menteri ESDM, menteri BUMN, tugas udah. Negosiasi terus, minta 51 persen jangan mundur. Mau minta 51 persen saja kok takut, ragu-ragu. Apa sih. Jangan mundur, terus. ngga apa-apa 3 tahun, terus, tapi saya yakin kita dapet," kata Presiden Jokowi.
Optimisme Presiden Jokowi terjawab pada Kamis (12/7/2018), Freeport akhirnya sepakat memberi 51 persen sahamnya ke PT Inalum.
Walau banyak pro kontra dan banyak yang curiga dengan kesepakatan itu, tapi setidaknya Presiden Jokowi berhasil menunjukkan powernya terhadap freeport.
sumbernya
Komentar
Posting Komentar